Selasa, 08 Mei 2012

Pemerintah Merusak Ekologi Hanya Demi Pencitraan?

Sangat mengerikan melihat foto yang terpampang di halaman depan Bali Post, Minggu 6 Mei 2012. Sebuah foto alat berat mencaplok 2,3 hektar hutan bakau. Bersama timbunan batu kapur yang siap menutup rimbunan bakau yang akan menjadi legenda. Cepat atau lambat, pembunuhan massal ekologi di tiga titik, yaitu Benoa, seputaran Bandara Ngurah Rai, dan ujung Nusa Dua tak akan terelakkan.
Inilah proyek pencitraan jangka pendek yang jangka panjangnya akan makin mengikis unsur palemahan yang ada di Bali, pulau kecil yang telah digelari pulau surga oleh dunia. Sesungguhnya, hal ini sama saja menggoyangkan aplikasi konsep Tri Hita Karana yang hendaknya sama-sama kita jaga. Konsep keseimbangan tiga unsur yang hendaknya berjalan beriringan tanpa saling mendahului ini menjadi penjaga keseimbangan jagat sekala-niskala Bali.
Apakah tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan penguasa tanpa merusak alam Bali yang indah hanya untuk mendukung APEC 2013 itu? Menghancurkan hektar demi hektar hutan bakau.
Mari menyadari bahwa kita hidup di wilayah dengan risiko tsunami yang cukup tinggi. Hutan bakau adalah salah satu tameng vital dalam melindungi kita dan wilayah kita dari serangan tsunami ganas itu. Apakah para kuasa proyek jalan tol ini telah memikirkan hal ini? Apologi-apologi dari penguasa hanya untuk menyelimuti kepentingan dengan pembenaran-pembenaran busuk. Saya berani bertaruh, jika pun ada elemen pengganti yang disiapkan dalam mengatasi kerusakan ekologi yang terjadi saat ini, maka tidak akan bisa mengatasi masalah sebaik yang tergantikan. Hutan bakau akan jadi legenda. Tahun 2050 nanti Bali akan tenggelam hanyut oleh ulah para penguasa yang mengeruk bakau hanya untuk kepentingan sepihak.
Ketika kerakusan penguasa yang selalu pintar memanfaatkan setiap momen demi kepentingan sepihak, maka masyarakat janganlah merasa takut Bali tenggelam karena tameng-tameng telah tergerus proyek. Kita akan tenggelam bersama-sama. Karena inilah ''program kerja'' para wakil kita, para wakil yang mengatasnamakan karyat dan kepentingan umum.
Memang kita bersama harus menyadari setiap kebijakan memiliki kadar risiko yang berbeda-beda, baik positif maupun negatif. Sebab, setiap keputusan terbaik tidak selalu berdampak pada kebaikan bersama. Sebuah keputusan hanyalah sebuah pilihan yang harus segera dieksekusi agar tetap survive dalam hidup. Jika kebijakan yang dibuat terkait pembangunan jalan tol ini adalah sebuah keputusan yang terbaik untuk Bali dan APEC 2013, semoga saja ekologi yang telah rusak memakluminya.
Ketika lahir dampak yang merugikan, jangan ada yang menunjukkan alibi. Jangan menjadi pengecut menyerahkan bencana sepenuhnya pada rakyat. Jangan pula mendadak lupa dan mengaburkan kasus yang sangat perlu penyelesaian final. Jangan menjadi Lapindo! Jika tidak ingin menghadapi risiko, mari pikirkan langkah alternatif. Belum terlambat untuk menghentikan langkah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar